Pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, Puslitbang Geologi Kelautan menerima kunjungan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Jawa Timur, di ruang rapat Ismail Usna, Puslitbang Geologi Kelautan di mulai pukul 10.00 WIB, dihadiri dari perwakilan Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur adalah Hasbi M, Agus S Heru Widianto, Harsilo, Setiawan Anom, Ali H, Dalyanto, Maria Damayanti, Aulia, Eva Mulyaningsih Joel, Fajar S. dan perwakilan dari Puslitbang Geologi Kelautan adalah Pujito Sarwono, I Wayan Lugra, Dwi Agus, GM. Hermansyah, Purnomo Rahardjo, I Nyoman Astawa, Dida Kusnida, Hendro Dwi Bayu A, Wisnu Prastijono, Ria, dan Ardiansyah.

Photo 1. Pelaksanaan diskusi dalam acara kunjungan Dinas ESDM Prop. Jawa Timur

Pertemuan mendiskusikan terkait perijinan penambangan pasir di wilayah laut yang menjadi kewenangan Propinsi sampai 12 mil dari bibir pantai sebagai mana dimanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk melengkapi data dan informasi dalam penentuan kebijakan penambangan pasir di wilayah Propinsi Jawa Timur.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Purnomo Raharjo : bahwa untuk penambangan di wilayah laut kita harus selalu berpedoman pada KEPMEN ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah. Di samping itu dalam Kepmen tersebut ditekankan mengenai pengusahaan pertambangan umum dan pengelolaaan lingkungan hidup. Serta terkait pemberian ijin bagi pemerintah daerah sudah di atur pula dalam Kepmen tersebut bahwa tanggungjawab pemerintah daerah meliputi pemberian persetujuan Amdal, KA-Andal serta RKL dan RPL, UKL-UPL. Berdasarkan pedoman kepmen tersebut pula sebelum mendapatkan ijin eksploitasi/produksi, maka harus dilakukan kegiatan penyelidikan umum dan ekplorasi bersamaan dengan kegitan amdal, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan studi kelayakan (Feasibility study), eksploitasi dan produksi.

Photo 2. Photo bersama dengan perwakilan Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur

Koordinasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kerja sama dan sharing informasi dengan instansi terkait lain, guna penentuan kebijakan mengenai penambangan di wilayah laut.

(Hendro Dwi Bayu A – P3GL)