Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan dengan luas seluruhnya adalah 8 juta km², mempunyai panjang garis pantai mencapai 81.000 km, dan hampir 75% penduduk tinggal di kawasan pesisir.

Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari wilayah laut teritorial 3,1 juta km², Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 2,7 juta km² dan tambahan wilayah Landas Kontinen di perairan bagian barat Aceh seluas 4.209 km². Jumlah pulau mencapai 17.509 (besar dan kecil). Wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui dan diratifikasi oleh PBB sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, tanggal 10 Desember 1982.

Dengan pengakuan tersebut, wilayah lautan dan daratan Indonesia diakui oleh dunia Internasional sebagai satu kesatuan wilayah yurisdiksi teritorial termasuk ZEE 200 mil dan Landas Kontinen Indonesia, sehingga terbuka peluang seluas-luasnya dalam pemanfaatan dan pengelolaannya bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, pengembangan potensi sumber daya mineral dan energi serta pengembangan potensi kelautan lainnya untuk lingkungan dan kewilayahan, hingga saat ini peran geologi kelautan makin tidak dapat diragukan lagi dan setiap saat memerlukan kajian pengembangan sesuai kondisi dan kepentingan nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Induk P3GL menuju tahun 2025, adalah sebagai acuan pengembangan kelembagaan sepuluh tahun ke depan, agar lebih terarah, selaras dan berdaya guna sesusi dengan kebijakan Balitbang ESDM, Kementerian ESDM dan kebijakan nasional di bidang ESDM dan kemaritiman lainnya, serta sasaran dari penyusunan Naskah Rencana Induk P3GL menuju 2025 ini adalah: tersusunnya “format” peran Puslitbang Geologi Kelautan kedepan yang maju dan mandiri dalam bentuk Peran P3GL 10 tahun kedepan sebagai “Rencana Induk”, sehingga akan menjadi acuan bersama bagi pengembangan kelembagaan, manajemen, program dan hasil-hasilnya (produk), sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk informasi lanjut mengenai isi dari buku ini dan bagaimana mendapatkannya dapat menghubungi Perpustakaan PPPGL. (Hendro Dwi - PPPGL).

Awal munculnya gagasan menata aset wilayah laut nasional adalah ketentuan yang sudah tidak cocok lagi dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat 1 (UU Belanda) tentang penentuan lebar laut territorial Negara Pantai sepanjang 3 mil laut yaitu dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour nol pulau/darat. Ketentuan ini sangat membelenggu dan menjadikan Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Oleh sebab itu, Kabinet Djoeanda pada saat itu mengusulkan ketentuan yang lebih cocok yaitu menggunakan acuan sebagai Negara Kepulauan, sehingga cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau terluar. Dengan demikian, secara yuridis formal, perairan Indonesia menjadi tertutup utuh dan tidak terpecah-belah. Selain itu, usulan penting lainnya adalah penentuan lebar wilayah laut territorial atau wilayah berdaulat dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

Untuk merealisasikan gagasan ini, maka Ir. H. Djoeanda Kartasasmita, Perdana Menteri RI ke-sepuluh, mencetuskan sikap Pemerintah yang dikenal sebagai Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara geo-politik dan geo-ekonomi memiliki arti sangat penting karena merupakan proklamasi kesatuan kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengacu pada deklarasi yang monumental ini, maka pada tanggal 13 Desember 1999, Presiden Abdurachman Wahid di Istana Negara, Jakarta, untuk pertama kalinya mencanangkan peristiwa bersejarah ini sebagai Hari Nusantara dan sejak tahun 2000 mulai diperingati secara rutin. Selanjutnya, Presiden Megawati Sukarnoputri mengukuhkan peringatan deklarasi tersebut sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126 tahun 2001, artinya setiap tanggal 13 Desember secara formal diperingati sebagai salah satu hari perayaan nasional.

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan selama 25 tahun, akhirnya deklarasi ini dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea / UNCLOS 1982). Kemudian deklarasi ini dipertegas dan diratifikasi menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, yang intinya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelgic state). Oleh sebab itulah, beberapa ahli sejarah nasional berpendapat bahwa peristiwa heroik Deklarasi Djoeanda ini dapat disetarakan sebagai pilar utama ke-tiga pilar pembangunan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia, setelah dua pilar utama sebelumnya yaitu peristiwa heroik Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan.

Buku Menakar Asa Peringatan Hari Nusantara ke 15 Tahun 2015 ini berisi memori serta potret kegiatan-kegiatan kelautan Indonesia terkait penguatan kelembagaan serta peran mengangkat dan memasyarakatkan paradigma tentang tingkat pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berbasis kelautan (ocean based development). Secara umum, sumber kekayaan alam kelautan Indonesia meliputi: sumber daya alam tak terpulihkan (non-renewable resources), sumber daya alam terpulihkan (renewable resources), sumber alternatif energi baru, sumber daya listrik (salt water power) dan sumber pasokan desalinasi air tawar kaya mineral, serta laut sebagai environmental services dan conservation.

Wow… sungguh menarik untuk mempelajari informasi selanjutnya yang terdapat di dalam buku ini, bagaimana untuk mendapatkan buku ini di persilahkan para pembaca menghubungi Perpustakaan PPPGL (Hendro Dwi – PPPGL).

Buku sejarah penyeldikan Kelautan ini disusun untuk merangkai catatan kegiatan penyelidikan yang sesungguhnya telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Sejak abad 19, berbagai negara telah memulai kegiatan penelitian kelautan yang memberikan sumbangsih berupa pijakan dasar ilmu kelautan dan geologi kelautan yang hingga saat ini teru berkembang. Serangkaian ekspedisi untuk tujuan peneliian tersebut berlangsung di Indonesia sehingga wilayah perairan Indonesia turut kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang geologi kelautan. Buku ini dijabarkan dengan harapan para saintis PPPGL dapat memahami penyelidikan yang telah di lakukan dan mampu mengadopsi apa yang telah di lakukan selama ini. Indonesia banyak sekali menjalin kerjasama international untuk program penyelidikan geologi kelautan di wilayah perairan Indonesia. Kegiatan tersebut memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan di terbitkannya buku ini di harapkan mampu menginspirasi pembaca untuk melakukan berbagai terobosan di bidang penyelidikan geologi kelautan di masa mendatang.

Dalam buku ini mengemas 6 (enam) topik bahasan yang di bagi dalam beberapa bab, yang sudah tentu menarik untuk dipelajari isinya.

Bagaimana untuk mendapatkan buku ini dan untuk mengetahui informasi selanjutnya apa yang ada di dalamnya, para pembaca dapat menghubungi Perpustakaan PPPGL (Hendro Dwi – PPPGL).